Seputar Jenis Pajak Untuk Pebisnis Online

Seputar Jenis Pajak Untuk Pebisnis Online

Berencana untuk membuka usaha secara online? Maka Anda harus bersiap-siap untuk membayar pajak usaha online. Mungkin sebagian besar pengusaha atau perorangan yang berkecimpung di bisnis online, tidak mengetahui kalau kini menghasilkan pendapatan melalui bisnis online pun dikenakan pajak. Ada beberapa jenis pajak tidak hanya satu saja yang wajib dibayar dan dilaporkan oleh pebisnis online. Berikut ini jenis pajak untuk bisnis online:

PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Salah satu jenis pajak yang perlu dibayar para pebisnis online adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sejak Januari 2014, pemerintah menetapkan aturan tentang batasan PKP (Pengusaha Kena Pajak) yakni pengusaha yang memiliki omzet hingga Rp. 4.8 miliar/tahun. Pengusaha yang usahanya memiliki pendapatan sebesar itu, wajib untuk dikenakan PPN.

Pajak Penghasilan

Tidak hanya pekerjaan offline saja yang dikenakan PPh, pengusaha yang mendapatkan penghasilan melalui bisnis online pun mendapatkan PPh. Masing-masing pengusaha yang melakukan kegiatan e-commerce pasti sudah tahu jika kegiatan yang mereka lakukan akan membawa mereka pada kewajiban membayar pajak ke negara, baik itu melalui PPN atau PPh.

Mengenal, Mengetahui dan Mengerti Itu Penting

Setiap orang yang ingin membuka usaha di bisnis online, harus mengenal, mengetahui dan mengerti terlebih dahulu mengenai sistem bisnis online, karena yang dilakukan bukan hanya kegiatan menjual barang saja, bahkan ada pajak yang diberlakukan pada kegiatan tersebut, jadi jika tidak ingin mendapatkan sanksi denda karena terlambat membayar atau melaporkan PPN dan PPh bisnis online, sebaiknya Anda mencari tahu seputar pajak bisnis online secara terperinci.

Pembayaran PPh biasa dilakukan setiap bulan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, disaat membayarkan pajak, WP harus menyerahkan formulir yang sudah diisi dengan data yang benar. Setelah itu simpan dengan baik bukti pembayaran yang diberikan, namun jika Anda memakai metode pembayaran pajak lainnya, seperti melalui ATM atau e-Banking, jangan lupa untuk mencetak struk transaksinya.

Wajib pajak termasuk pebisnis online yang terkena peraturan PPh 1%, cara pengisian SPT Tahunannya sangat mudah, cukup menginput NPWP dan data lainnya dengan mencentangnya.

Sumber : jasa konsultan pajak jakarta

Awas, Modus Penipuan Pinjaman Online Sedang Berkeliaran

Awas, Modus Penipuan Pinjaman Online Sedang Berkeliaran

 

Saat kebutuhan lebih banyak dibandingkan dengan penghasilan, pasti banyak orang yang terjebak dengan mencari pinjaman sehingga bisa memperoleh dana untuk mencukupi seluruh kebutuhan. Berbagai macam cara pun dilakukan. Biasanya, lembaga perbankan atau kreditur lain menjadi pilihan. Ada pula yang pergi ke keluarga untuk mencari pinjaman dana.

 

Bahkan, ada yang mengandalkan pinjaman yang sekarang banyak ditawarkan di internet. Apabila membahas hal-hal yang berkaitan dengan pinjaman dana secara online, hal yang paling ditakutkan adalah penipuan. Sedangkan, sisanya tak mau mencoba karena merasa syarat yang diberikan rumit. Padahal, tak demikian. Agar Anda tidak terjebak dalam kedok pinjaman secara online ini, ada beberapa tips yang dapat dilakukan.

 

Kenali Layanan serta Verifikasi Resmi dari Pemberi Kredit

 

Di Indonesia, banyak situs yang menyediakan jasa pinjaman secara online. Kita dapat dengan mudah mengaksesnya dan mencari tahu kemungkinan mendapatkannya. Tentu, situs yang dipilih harus resmi dan benar-benar terdaftar sebagai penyedia pinjaman online.

 

Tidak Ada Biaya Administrasi yang Besar

 

Apabila Anda melakukan pinjaman di jasa resmi, mereka akan menghubungi Anda dengan intensitas dan durasi wajar. Jika verifikasi dianggap sudah cukup dan calon debitur layak diberi kucuran dana, proses selanjutnya adalah pencairan dana. Tak perlu cemas, dalam hal ini tidak ada pemotongan uang pinjaman yang berlebihan,

 

Dipaksa Menjadi Debitur

 

Debitur merupakan orang yang meminjam dana pada kreditur. Ini berlaku juga untuk pinjaman secara online. Tetapi, Anda harus waspada ketika mengajukan pinjaman kemudian di hubungi secara berlebihan atau terkesan memaksa agar Anda menjadi debitur. Besar kemungkinan ini merupakan modus penipuan yang akan menjerat target dengan iming-iming pinjaman yang besar.

 

Meminta Uang Sebelum Pencairan

 

Ciri ini adalah ciri yang umum dapat Anda gunakan untuk mengenali, apakah pinjaman tersebut merupakan penipuan atau bukan. Jika kreditur meminta sejumlah uang sebelum pencairan agar uang bisa cair, ini adalah hal yang mencurigakan. Oleh sebab itu jika Anda menemukan jasa yang mengharuskan Anda untuk menyetor sejumlah uang, lebih baik tak menanggapinya lagi.

Sumber Artikel : Hashtagoption

Syarat Permohonan Aktivasi EFIN Bagi Wajib Pajak

Syarat Permohonan Aktivasi EFIN Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak yang hingga saat ini masih belum melaporkan SPT dipermudah dengan adanya e-filing. Namun, sebelum memakai fasilitas elektronik ini, semua wajib pajak mutlak memiliki EFIN terlebih dahulu atau melakukan proses aktivasi EFIN.

Apa itu EFIN Pajak? EFIN pajak merupakan nomor identitas yang telah diterbitkan DJP pada semua wajib pajak guna mempermudah proses transaksi elektronik salah satunya saat melakukan e-filing pajak. Berikut ini syarat permohonan yang perlu dipersiapkan wajib pajak untuk melakukan aktivasi EFIN:

Syarat Permohonan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Berbeda wajib pajak maka berbeda pula syarat-syarat yang diberlakukan, untuk wajib pajak orang pribadi ada beberapa syarat mutlak yang harus dikumpulkan dan diupload guna memperlancar proses aktivasi EFIN. Diantaranya, wajib pajak harus melakukan permohonan secara mandiri langsung ke KPP terdekat, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Wajib pajak pun harus membawa beberapa data, seperti KTP, Paspor/KITAS/KITAP dan juga membawa NPWP serta surat keterangan terdaftar. Tidak ketinggalan pula alamat email aktif serta nomor telepon aktif.

Syarat Permohonan Bagi Wajib Pajak Badan

Syarat yang ditujukkan bagi wajib pajak badan memang jauh lebih kompleks dan banyak, diantaranya Anda harus melakukan permohonan pada KPP maupun KP2KP tempat terdaftar maupun tempat tertentu yang ada di luar kantor yang telah disesuaikan dengan kewenangannya. Menunjukkan berkas asli dan fotokopi dari data-data beriku ini:

·         KTP

·         Tanda pengenal lainnya bagi WNA seperti Paspor/KITAS/KITAP

·         NPWP pengurus

·         NPWP wajib pajak badan

Setelah semua berkas asli ditunjukkan dan berkas fotokopi dikumpulkan, Anda bisa langsung memberikan alamat email aktif dan nomor telepon aktif yang diminta. Dikhususkan untuk wajib pajak badan cabang, yang menjadi pengurus harus  Pimpinan Kantor Cabang dan juga wajib menunjukkan surat asli dari Surat Pengangkatan Pimpinan Cabang lantas menyerahkan fotokopinya.

Mungkin tidak familiar dengan fasilitas e-filing ini, namun setelah berhasil melakukan aktivasi dan melaporkan pajak SPT Anda, kegiatan ini tidak akan menyusahkan untuk dilakukan lagi di masa mendatang, jadilah wajib pajak yang bertanggung jawab dengan membayar dan melaporkan pajak Anda.

Sumber Artikel : smconsult